MHKNews, Kabupaten Bekasi – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kabupaten Bekasi menggelar dialog terbuka dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Senin (6/4/2026).
Dialog ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa bertajuk “Benahin Bekasi” yang sebelumnya digelar sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, tujuh organisasi mahasiswa yakni HMI, GMKI, GMNI, PMII, Hima Persis, IMM, dan LMND menyampaikan berbagai catatan kritis.
Mereka menilai sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Bekasi belum terselesaikan dan cenderung berulang tanpa solusi konkret.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang hadir bersama jajaran pejabat strategis, menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik. Ia menyebut forum dialog sebagai ruang penting untuk menyerap aspirasi sekaligus memperbaiki arah kebijakan.
“Ini bukan sekadar audiensi. Banyak masukan yang kami terima untuk membangun Kabupaten Bekasi agar lebih baik,” ujar Asep.
Ia menilai kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap pembangunan daerah. Pemerintah, lanjutnya, tidak akan menutup diri terhadap kritik konstruktif.
“Saya tidak anti kritik. Apa yang disampaikan menjadi bahan evaluasi. Mahasiswa ingin berkontribusi, dan itu hal yang positif,” katanya.
Asep juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen melalui konsep “super team”, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dalam pembangunan daerah.
“Kita bukan superman, tapi super team. Semua harus terlibat untuk membawa Bekasi bangkit, maju, dan sejahtera,” tegasnya.
Ia mengakui terdapat delapan hingga sembilan poin tuntutan mahasiswa yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai skala prioritas.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan pihaknya siap mengawal aspirasi mahasiswa melalui fungsi pengawasan dan legislasi.
“Kami akan kawal bersama. Beberapa poin bahkan sudah dalam proses pembahasan di DPRD,” ujarnya.
Menurutnya, momentum pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah akan dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah.
“Kita gunakan LKPJ sebagai alat pengawasan yang terukur dan berkelanjutan,” katanya.
Dari pihak mahasiswa, Ketua HMI Cabang Bekasi, Adhil Laksono Murti, menegaskan komitmen untuk terus mengawal realisasi tuntutan hingga diimplementasikan.
“Yang paling penting bukan forum ini, tetapi komitmen nyata pemerintah dalam menjalankan tuntutan yang telah disampaikan,” tegasnya.
Adhil juga menyoroti lemahnya respons sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap aspirasi masyarakat. Ia menyebut masih banyak komunikasi yang tidak ditanggapi, baik melalui surat maupun pesan langsung.
“Jangan sampai pejabat baru bergerak saat masalah sudah besar. Selama ini terkesan pasif, padahal aspirasi sudah disampaikan sejak awal,” kritiknya.
Sebagai bentuk sindiran, mahasiswa bahkan melakukan aksi simbolik dengan mengirim pulsa dan kuota kepada beberapa dinas.
“Kami sampai mengirim pulsa dan kuota. Barangkali selama ini tidak dibalas karena alasan teknis,” ujarnya.
Senada, Ketua PC PMII Kabupaten Bekasi, M. Faisal Haq, menegaskan bahwa slogan “Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera” harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar jargon.
“Kami berharap slogan itu benar-benar direalisasikan dalam kebijakan dan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (Husni Solihin)
